uraian dari pengertian peraturan perundang undangan.
1. uraian dari pengertian peraturan perundang undangan.
Jawaban:
dapat disimpulkan bahwa peraturan perundangan-undangan adalah semua peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang telah ditetapkan.
2. Pengertian peraturan perundang-undangan Uraian
pengertian peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan
3. uraian dari pengertian peraturan perundang undangan
Pengertian peraturan perundang-undangan menurut UU No. 12 Tahun 2011 adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
PembahasanIndonesia dalah negara hukum yang ditegaskan pada Pasal 1 ayat (3) dan di wujudkan dalam sistem hukum nasional, yaitu pada pasal 22A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, "Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang.” Sehingga ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara, sehingga setiap materi perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.
Pelajari lebih lanjutTata urutan Peraturan Perundang-Undangan dapat dilihat di: https://brainly.co.id/tugas/1425447
--------------------------------
Detil JawabanKelas; VIII
Mapel: PPKn
Bab: Disiplin itu Indah (Bab 3)
Kode: 8.9.3
Kata kunci: pengertian peraturan perundang-undangan
4. Aspek Informasi:. Uraian1.pengertian peraturan perundang-undang2.pentingnya peraturanperundang-undang di indonesia3.Fungsi peraturan perundang-undang4.Tata aturan peraturan perundang-undang di IndonesiaTolong Di Jawab Baik-Baik!
1.} Peraturan perundang-undangan, dalam konteks negara Indonesia, adalah peraturan tertulis yang dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat negara yang berwenang dan mengikat secara umum.
2.} Karena berfungsi untuk mengatur kehidupan warga negara dalam menciptakan keamanan dan ketertiban bermasyarakat. Peraturan perundangan ditujukan untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka warga negara wajib menaati peraturan perundang-undangan yang sudah dibuat oleh pemerintah dengan penuh kesadaran.
3.} Fungsi Perundang-undangan adalah sebagai: Memberikan Jaminan Perlindungan bagi hak-hak kemanusiaan; Memastikan posisi hukum setiap orang sesuai dengan kedudukan hukumnya masing-masing; Sebagai Pembatasan Larangan, perintah tertentu yang harus dipatuhi dalam berperilaku.
4.}▪︎Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
▪︎Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR)
▪︎UU atau Perppu
▪︎Peraturan Pemerintah (PP)
▪︎Peraturan Presiden (Perpres)
▪︎Peraturan Daerah (Perda) Provinsi.
Maaf klo slh (◍•ᴗ•◍)/
5. 1. Apa yang menjadi pilar utama dalam mewujudkan negara hukum? 2 Salah satu kedudukan peraturan perundangan dalam UUD 1945 hukum Jelaskan maksudnya! Uraikan secara singkat pengertian sistem hukum nasionall 3. adalah sebagai sumber (norma)4. Sebutkan fungsi peraturan perundang-undangan dalam kehidupan 5. Sebutkan sedikitnya empat contoh peraturan perundang-undangan di negara kita!
Jawaban:
5. Dilarang melakukan tindak kriminal
Tidak boleh melakukan pelecahan
Wajib bayar pajak
Menyetujui dgn ikhlas peraturan hukum yg ada
Penjelasan:
Gw cuman bisa jawab 1
6. Tabel 33 Makna Tata Urutan Peraturan Perundang-undanganNilAwek InformasiUraianPengertian peraturanperundang-undanganPrinsip-prinsip dalamhieri perturaperundang-undangan
Jawaban:
peraturan adalah sebuah tindakan yang membuat masyarakat sadar
7. 41. Jelaskan bahwa Pancasila merupakan dasar negara yang kukuh dan kuat!42. Uraikan pengertian konstitusi dalam arti luas dan sempit!43. Mengapa UUD 1945 memiliki fungsi dan kedudukan yang amat penting!44. Bagaimanakah hierarki peraturan perundang-undangan menurut Nomor 12 Tahun2011! 45. Mengapa pembiasaan sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sangat penting dalam berbagal dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara!
Jawaban:
41. pancasila merupakan yang kukuh dan kuat karena pancasila merupakan dasar negara yang tidak dapat di ubah dan di hapuskan karena pancasila telah mendapatkan persetujuan dari seluruh masyarakat indonesia dan diakui oleh seluruh negara lain.
42. Konstitusi secara luas adalah keseluruhan dari semua ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar. Sedangkan arti konstitusi secara sempit adalah piagam dasar atau undang-undang dasar atau loi contitutionalle yang berartti kalau sebuah dokumen lengkap tentang aturan dasar negara.
43. karena kedudukan UUD 1945 adalah kekuasaan tertinggi di atas segala kekuasaan di Indonesia yang berfungsi sebagai sumber dari sumber segala hukum.
UUD 1945 merupakan sumber hukum tertinggi dan penting di Indonesia dari secara keseluruhan hukum yang berlaku. Dalam kedudukan itu terdapat tata urutan perundang-undangan yang telah berlaku dan mempunyai fungsi kontrol yang mempunyai peranan penting di dalam bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan. UUD 1945 juga bisa berfungsi sebagai penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara
44. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia
Hierarki atau tata urutan peraturan peraturan undangan di Indonesia. Pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU 12/2011”) peraturan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ("UU 15/2019”) yang berbunyi:
Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;Peraturan Pemerintah;Peraturan Presiden;Peraturan Daerah Provinsi; danPeraturan Daerah Kabupaten / Kota.Undang-undang peraturan-undangan di atas sesuai dengan hierarki peraturan tersebut dan peraturan undang-undang yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan undang-undang yang lebih tinggi.
45. Karena dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila kita dapat mempertahankan kesatuan dan persatuan yang sudah kita peroleh sehingga terhindarnya kita dari perselisihan dan juga kita dapat menghasilkan masyarakat yang bermoral dalam bersikap terhadap sesama.
8. Setelah kalian mencari informasi dengan membaca wacana materi di atas dansumber belajar lain tentang hakikat peraturan perundang-undangan, tulislah apayang sudah kalian ketahui ke dalam tabel berikut:Tabel 3.3 Makna Tata Urutan Peraturan Perundang-undanganNo.Aspek InformasiUraianPengertian peraturanperundang-undanganPrinsip-prinsip dalamhierarki peraturanperundang-undangan"Tata urutan peraturanperundang-undangan diIndonesia
Jawaban:
mengertian peraturan perundangan -undangan
Penjelasan:
Indonesian ynk adil .rukun sesama manusia
9. 1.Keprotokolan harus mencerminkan ciri bangsa indonesia yang beraneka ragam(pluralistic) dengan tetap mempertahankan prinsip yang memiliki oleh NKRI. Pernyataan tersebut pengertian dari …a. Asas ketertibanb. Asas kebangsaanc. Asas keserasiand. Asas komunikasie. Asas keselarasan2 Suatu aturan yang menjadi kebiasaan yang telah ditetapkan secara universal setiap negara disebut…a. Aturan-aturan adat kebiasaanb. Tata penghormatanc. Asas keserasiand. Asas timbal balike. Asas kebangsaan3.Salah satu unsur keprotokolan yang memperlihatkan pilihan kata, tata cara Bahasa serta perbuatan yang sesuai dengan jabatan /tujuan acara disebut…a. Tatakramab. Tatacarac. Tujuan protocold. Peran protocole. Asas timbalbalik4.Suatu fungsi yang mengatur mengenai tujuan suatu acara yang akan dilaksanakan meliputi pemilihan, waktu, tempat dan juga situasi yang akan digunakan adalah fungsi…a. Perencanaanb. Pengorganisasianc. Pengawasand. Pengambilan keputusane. Fungsi hati5.Menyelenggarakan unsur kantor/pekerjaan dan kegiatan di bidang protokoler, persiapan acara/upacara tertentu, pengurusan perjalanan dinas pimpinan, pejabat maupun tamu-tamu daerah adalah pengertian dari …a. Tugas dan fungsi pokok keprotokolanb. Uraian tugas protocolc. Aturan-aturan adat kebiasaand. Peran keprotokolane. Tujuan keprotokolan6.Secara estimologi, istilah protocol dalam Bahasa Prancis adalah …a. Protocolb. Protocolec. Protocol(um)d. Protocollone. Kesepakatan7.Berikut ini tugas-tugas protocol,kecuali…a. Menyusun daftar tamu dengan segala tingkatanb. Mengatur lokasi dan kelengkapan acara/upacarac. Menyusun acarad. Mengusahakan e. Mengatur perlakuan terhadap bendera/lagu kebangsaan8.Undang-undang yang mengatur tentang keprotokolan di Indonesia adalah ....a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1997b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1967c. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2010d. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2010e. Undang-undang Nomor 11 Tahun 20119.Berikut ini yang digunakan dalam memilih petugas protokol,kecuali ...a. Pandai membawa diri dan selalu mawas dirilah manusiab. Berbahasa dengan tekanan yang baikc. Orang yang dihormatiharus datang dari sebelah kanan dari d.pejabat yang menyambute. Terampil dan cekatan untukmenguasai situasi10.Keseluruhan naskah yang isinya terdiri atas catatan, dokumen persetujuan, perjanjian dll dalam lingkup secara nasional maupun internasional adalah....a. Upacara benderab. Tata carac. Tatakramad. Protokole. Acara kenegaraanTolong dong!
Jawaban:
1. b. asas kebangsaan
2. a. aturan² adat kebiasaan
3. a. tatakrama
4. a. perencanaan
5. a. tugas dan fungsi pokok keprotokolan
6. b. protocole
7. d. mengusahakan
8. c. undang - undang Nomor 9 Tahun 2010
9. d. pejabat yang menyambut
10. e. acara kenegaraan
maaf klo salah y kak v_v"semoga membantu ^^
10. 1. Apa sajakah isi materi muatan Peraturan Presiden? 2. Bagaimanakah cara penyusunan peraturan presiden berdasarkan UU Nomor 12 tahun 2011? 3. Jelaskan cara penyusunan Peraturan Daerah Provinsi! 4. Apakah yang dimaksud Peraturan Daerah Provinsi? 5. Bagaimanakan hierarki peraturab perundang-undangan menurut UU Nomor 12 tahun 2011? 6. Sebutkan pasal yang mengatur proses pembuatan undang-undang dalam UU Nomor 12 tahub 2011! 7. Jelaskan isi rapat paripurna tingkat II dalam proses pembentukan undang-undang! 8. Jelaskan pengertian Peraturan Pemerintah pengganti UU! 9. Uraikan tahap penyusunan peraturan pemerintah! (Tolong dibantu jawab ya, terima kasih :))
4. peraturan daerah provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur
11. aspek informasi:1. pengertian peraturan perundang-undanganuraian:.........2. prinsip prinsip dalam hirarki peraturan perundang-undanganuraian:..........3. tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesiauraian:......... 4. kesamaan kedudukanuraian:...........5. pengertian ketertiban dan kepastian hukumuraian:...........
1.Peraturan perundang-undangan adalah ...
peraturan tertulis yang dibentuk atau *ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat negara yang berwenang dan mengikat secara umum.2. Prinsip-Prinsip dalam hierarki perundang-undangan
Setiap penyusunan peraturan perundang-undangan harus memiliki dasar yurids yang jelas, dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berada pada hierarki diatasnya.Hanya peraturan perundang-undangan tertentu yang dapat dijadikan dasar yuridis.Peraturan perundang-undangan hanya bisa dihapus, dicabut dan diubah dengan undang-undang yang kedudukannya sederajat atau lebih tinggi.peraturan perundang-undangan yang baru berlaku dapat digunakan untuk mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama.Peraturan Perundang-Undangan yang Sifatnya Khusus Mengesampingkan Setiap Peraturan Perundang-Undangan yang Sifatnya Umum.Peraturan Perundangan-Undangan yang Derajatnya Lebih Tinggi Mengesampingkan Peraturan yang Lebih Rendah.Tiap Jenis Peraturan Perundang-Undangan Materinya Berbeda.3. Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia
Undang-undang dasar 1945 NRIKetetapan MPR (Tap MPR)Undang-Undang (UU)Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (PERPPU)Peraturan pemerintah (PP)Keputusan presiden (Keppres)Peraturan Daerah (Perda)4. Persamaan di hadapan hukum (Equality before The Law) adalah
asas di mana setiap orang tunduk, serta memiliki kesamaan derajat dan kedudukan dihadapan hukum peradilan yang sama (proses hukum). Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 27 ayat (1) ”Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.5. Asas ketertiban dan kepastian hukum
mengartikan bahwa setiap setiap materi muatan Peraturan Perundang- undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian.PembahasanHukum merupakan segala peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan
tujuan pokok dari adanya hukum itu sendri ialah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan seimbang. Artinya hukum dijadikan sarana atau alat untuk membentuk tatanan masyarakat yang lebih tertib.
Berikut ini beberapa fungsi dari Hukum dalam tatanan masyarakat;
Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan-kepentingannya terlindungi, maka hukum seyogyanya dilaksanakan secara nyata.Hukum berfungsi sebagai pengatur pergaulan hidup secara damai. Hukum menghendaki perdamaian.Pencegahan perbuatan tertentu dan mendorong dilakukannya perbuatan tertentuPelajari lebih lanjutMateri tentang Proses penyusunan peraturan pemerintah https:// brainly.co.id/tugas/4222922Materi tentang Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam akuntansi https:// brainly.co.id/tugas/12713550Materi tentang 3 Fases dalam proses perumusan pancasila https:// brainly.co.id/tugas/33259563 Detil jawabanKelas: X
Mapel: PPKN
Bab: Bab 2 - Sistem Hukum dan Peradilan Nasional
Kode: 10.9.2
#JadiRankingSatu
12. uraikan pengertian peraturan perundang undangan menurut no 12 tahun 2011
Jawaban:
peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU 12/2011”) adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
Jawaban:
Pengertian dari peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU 12/2011”) adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
13. Tulis kan 3 faktor penyebab ke gagalan perjuangan bangsa indonesia sebelum kemerdekaan uraikan situasi dan kondisi indonesia ketika pendudukan jepang tuliskan 2 bentuk kearifan lokal, jelaskan apa pengertian dari tri koro dharmo tulis kan lima pengaruh positif pendudukan jepang di indonesia apa enam aspek dari makna proklamasi kemerdekaan? jelas kan tuliskan secara singkat peristiwa rengasdengklok tulis kan pengertian dari otonomi daerah dan undang undang yg mengatur hal tersebut apakah otonomi daerah tepat diterapkan di Indonesia Jelaskan dan berilah data pendukung TOLONG DIBANTU YAAA, MAKASIHHH
Jawaban:
faktor kegagalan
1. perlawanan bgsa belanda kpd Indonesia dilakukan secara sporadis
2. perlawanan masih bersifat kedaerahan
3. Indonesia kalah dlm persenjataan
14. a. pengertian peraturan perundangan undangan. b. prinsip prinsip dalam hierarki perundangan undangan. c. tata urutan perundangan undangan di Indonesia. jelaskan uraian nya
Jawaban:
a.Peraturan perundangan-undangan merupakan peraturan tertulis yang telah dibuat oleh lembaga yang berwenang.
b.prinsip prinsip dalam hierarki perundangan undangan:
>Dasar Yuridis Sebelumnya
> Hanya Peraturan Perundang-undangan Tertentu yang Dapat Dijadikan Dasar Yuridis
> Prinsip Penghapusan, Pencabutan, atau Perubahan Peraturan Perundang-Undangan
>Prinsip Pergeseran Peraturan Perundang-Undangan
>Peraturan Perundangan-Undangan yang Derajatnya Lebih Tinggi Mengesampingkan Peraturan yang Lebih Rendah
>Peraturan Perundang-Undangan yang Sifatnya Khusus Mengesampingkan Setiap Peraturan Perundang-Undangan yang Sifatnya Umum
>Tiap Jenis Peraturan Perundang-Undangan Materinya Berbeda
c. tata urutan perundangan undangan di Indonesia:
>Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
>Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR)
>UU atau Perppu.
>Peraturan Pemerintah (PP)
>Peraturan Presiden (Perpres)
>Peraturan Daerah (Perda) Provinsi
>Peraturan Kabupaten atau Kota
15. 1. Jelaskan pengertian konstitusi sebagai hukum dasar.2. Jelaskan pembagian konstitusi menurut Herman Heller.3. Jelaskan bunyi pasal 1 ayat (3) UUD 1945.4. Sebutkan manfaat dari UUD 1945.5. Sebutkan dan jelaskan fungsi dari konstitusi.6. Jelaskan pembagian kekuasaan menurut Carl J. Friedrich.7. Uraikan secara singkat bagaimana kedudukan Pembukaan UUD 1945.8. Sebutkan dan jelaskan pokok-pokok pikiran Pembukaan UUD 1945.9. Uraikan perbedaan UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen.10. Jelaskan kedudukan Peraturan Perundangan dalam sistem hukum nasional.
Jawaban:
nomor 1
Penjelasan:
Konstitusi (bahasa Latin: constituante) atau Undang-undang Dasar atau disingkat UUD dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara—biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. ... Konstitusi umumnya merujuk pada penjaminan hak kepada warga masyarakatnya.
2.Menurut Herman Heller (Syahuri, 2004:32) membagi pengertian konstitusi menjadi tiga yaitu: Die Politische verfassung als geselschaftlich wirk lichkeit. Konstitusi adalah mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan. Jadi mengandung pengertian politis dan sosiologis.13 Feb 2017
3.Pasal 1 Ayat (1) (2) (3) UUD 1945 adalah dasar Hukum bahwa Indonesia merupakan Negara Kesatuan dan Negara Hukum yang berlandaskan kepada kedaulatan rakyat. ... Pasal 1 Ayat (3) berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum.”
4.Manfaat UUD tahun 1945 bagi warga negara serta bangsa dan negara
Mengatur norma-norma di Republik Indonesia.
Mengatur proses pemerintahan hukum di negara Indonesia.
menciptakan warga negara yang mampu membangun negara Indonesia, sehinggga menjadi negara yang kuat dan hebat.
5.Fungsi Konstitusi
Konstitusi berfungsi membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak terjadi kesewenang-wenangan yang dapat dilaukan oleh pemerintah, sehingga hak-hak bagi warga negara dapat terlindungi dan tersalurkan.
Konstitusi berfungsi sebagai piagam kelahiran suatu negara.
Fungsi konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi.
6.Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku (Miriam Budiardjo,2002) Kekuasaan merupakan kemampuan mempengaruhi pihak lain untuk berpikir dan berperilaku sesuai dengan kehendak yang mempengaruhi (Ramlan Surbakti,1992).
Kekuasaan dapat dilihat dari 2 sudut pandang yaitu keuasaan bersifat positif dan negatif.
7.Sebagai hukum dasar maka UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan, dan merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pembukaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Dasar.
8.Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."
9.Bagian Pembukaan UUD 1945 Terdiri dari 4 Alinea.
Bagian Batang UUD 1945, terdiri dari 16 Bab, 37 Pasal, 49 Ayat, 4 Pasal aturan peralihan, serta 2 ayat aturan tambahan.
10.REVIEWERS
Reference Management Tools:
ISSN:
0125-9687 (Print)
2503-1465 (Online)
Visitor:
StatCounter - Free Web Tracker and Counter
Visitor Statistics
USER
Username
Password
Remember me
Login
JOURNAL CONTENT
Search
Search Scope
Search
Browse
By Issue
By Author
By Title
LANGUAGE
Select LanguageSubmit
Home > Vol 14, No 5 (1984) > Atmadja
PERUNDANG-UNDANGAN DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL
Atmadja Atmadja
ABSTRACT
Sistem hukum adalah keseluruhan kaedah-kaedah hukum yang merupakan satu kesatuan yang teratur, dan terdiri dari sejumlah sub sistem (misalnya sub sistem Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Dagang dan Hukum Ekonomi), yang saling berkaitan dan saling pengaruh mempengaruhi. Beranjak dari rumusan ini, maka sistem hukum nasional itu selalu harus dikaitkan pula landasan Grondnorm yaitu Pancasila, UUD 1945, dan Azas-azas Hukum Umum, yang merupakan penjabaran dari pada grondnorm tersebut.
16. Aktivitas 3.1Setelah kalian mencari informasi dengan membaca wacana materi di atas dansumber belajar lain tentang hakikat peraturan perundang-undangan, tulislah apayang sudah kalian ketahui ke dalam tabel berikut.Tabel 3,3 Makna Tata Urutan Peraturan Perundang-undanganNo.Aspek InformasiUraian1.Pengertian peraturanperundang-undangan2.Prinsip-prinsip dalamhierarki peraturanperundang-undangan.3.Tata urutan peraturanperundang-undangan diIndonesia,4.5.
Jawaban:
pakai foto dong kakak yaa
17. Uraian nya apa pengertian peraturan perundang undangan
Jawaban:
Peraturan perundang-undangan, dalam konteks negara Indonesia, adalah peraturan tertulis yang dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat negara yang berwenang dan mengikat secara umum^_^
18. Aktivitas 3.1Setelah kalian mencari informasi dengan membaca wacana materi di atas dansumber belajar lain tentang hakikat peraturan perundang-undangan, tulislah apayang sudah kalian ketahui ke dalam tabel berikut.Tabel 3.3 Makna Tata Urutan Peraturan Perundang-undanganNo.Aspek InformasiUraian1.Pengertian peraturanperundang-undangan.2.Prinsip-prinsip dalamhierarki peraturanperundang-undangan.3.Tata urutan peraturanperundang-undangan diIndonesia.4.5.
Jawaban:
1. Pengertian Peraturan Perundang-Undangan : Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang
mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan
2. Prinsip-prinsip dalam hierarki peraturan perundang-undangan: Peraturan yang satu memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan yang lain. Prinsip-prinsip atau asas umum yang berlaku dalam hukum, yaitu sebagai berikut:
a. Dasar peraturan perundang-undangan selalu peraturan perundang-undangan.
b. Hanya peraturan perundang-undangan tertentu saja yang dapat dijadikan landasan yuridis.
c. Peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus, dicabut,
atau diubah oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat atau lebih tinggi.
d. Peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan peraturan perundang-
undangan yang lama.
e. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan
perundang-undangan yang lebih rendah.
f. Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan
perundang-undangan yang bersifat umum.
g. Setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki materi yang berbeda.
3. Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia: Tata urutan peraturan perundang-undangan mengandung makna bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki hierarki atau tingkatan.
4. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia sesuai pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
d. Peraturan Pemerintah (PP)
e. Peraturan Presiden (Perpres)
f. Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi)
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kabupaten/Kota)
5.Asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ditegaskan
dalam pasal 5 dan penjelasannya, yaitu sebagai berikut:
a. Pengayoman adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketenteraman masyarakat.
b. Kemanusiaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
c. Kebangsaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
d. Kekeluargaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundangundangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
e. Kenusantaraan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundangundangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
f. Bhinneka Tunggal Ika adalah bahwa materi muatan peraturan perundangundangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
g. Keadilan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain: agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
i. Ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat, serta kepentingan bangsa dan negara.
Penjelasan:
KALO PANJANG BISA DIPOTONG YA, TERIMAKASIH, SEMOGA MEMBANTU :)
19. . Jelaskan definisi hukum menurut ahli! 2. Jelaskan maksud hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia! 3. Jelaskan pengertian sistem hukum dan uraikan perbedaan sistem hukum yang berlaku di dunia! 4. Jelaskan perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran hukum!
Menurut Suardi Tasrif
Hukum merupakan sekumpulan peraturan-peraturan hidup yang bersifat memaksa dan dibuat oleh yang berwenang yang berisi tentang suatu perintah atau larangan atau izin untuk membuat sesuatu serta dengan maksud untuk mengatur tata tertib kehidupan bermasyarakat.
20. Tabel 3.3 Makna Tata Urutan Peraturan Perundang-undanganNo.Aspek InformasiUraian1.Pengertian peraturanperundang-undangan.2.Prinsip-prinsip dalamhierarki peraturanperundang-undangan.3.Tata urutan peraturanperundang-undangan diIndonesia.4.5.Tolong Bantu Cari Soal 4 dan 5
Jawaban:
1. peraturan tertulis yang di buat lembaga negara dan bersifat mengikat
3. UUD 1945 , Tap MPR , UU , peraturan pemerintah pengganti undang undang , peraturan pemerintah , peraturan presiden , peraturan daerah
21. Tebel 3.3 makna Tata Urutan Peratura Perundang-undangan1.Aspek informasi: Pengertian perraturan perundang undanganUraian:.......2.Aspek informasi: Prinsip-prinsip dalam hirarki peraturan perundang-undanganUraian:.......3.Aspek informasi: Tata urutan peraturan perundang-undangan di IndonesiaUraian:......Tolong bantu ya jangan ngasal, makasih
Penjelasan:
1. Pengertian Peraturan Perundang-undangan
Uraian : Peraturan Perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 memiliki Pengertian Peraturan tertulis yang memuat narmo hukum yang mengitat secara umum dan dibentuk arou ditetapkan oleh lembaga negara arau Pejabat yang berwenang melalui Prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan perundang-Undangan
2. Prinsip-prinsip dalam hierarki peraturan perundang-undangan
Uraian :
a. Dasar Peraturan Perundang-undangan selalu peraturan Perundang-undangan
b. Hanya Peraturan Perundang-undangan tertentu saja yang dapat dijadikan landasan yuridis
c. Peraturan Perundang-Undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus, dicabut atau diubah ateh Peraturan Perundang-Undangan yang sederajat atau lebih tinggi
d. Peraturan Perundang-Undangan yang baru mengesampingkan Peraturan perundang-undangan yang lama
3. tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia
Uraian :
a. undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
c. undang-Undang/Peraturan pemerintah pengganti undang-undang
d. Peraturan Pemerintah (PP)
e. Peraturan Presiden (Perpres)
f. Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi) g. Peraturan Daerah Kabupaten/kota (Perda kabupaten/kota)
Semoga Membantu :)
22. uraikan tentang pengertian peraturan perundang undangan
Jawaban:
Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN .
Penjelasan:
JAWABAN TERCERDAS DONG
23. uraian dari pengertian peraturan perundang undangan
Pengertian adalah peraturan tertulis yg memuat norma hukum yg mengikat secara umum dan di bentuk atau di tetapkan oleh lembaga negara
Semoga membantu maaf kalau salah
24. pengertian peraturan perundang undangan tolong di uraikan ya
Jawaban:
Peraturan perundangan-undangan adalah semua peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang telah ditetapkan.
Penjelasan:
maap klo salah, tapi si bantal yakin sih...
25. 1. Apakah pengertian dan tujuan pancasila?2. Tuliskan 2 contoh sikap positif pengamalan nilai-nilai pancasila dilingkungan sekolah kamu?3. Tuliskan 2 contoh mengenai sikap positif terhadap pelaksanaan pemilu?4. Tuliskan 2 contoh mengenai sikap ketaatan warga negara terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dimasyarakat?5. Uraikan lah 2 cara dalam pemberontakkan korupsi yang kamu ketahui ?6. Tuliskan tugas anggota DPR dan MPR ?7. Tuliskan tujuan NKRI?8. Tuliskan 34 nama provinsi di Indonesia beserta ibu kotanya ?9. Tuliskan secara singkat makna semboyan negara kita?10. Tuliskan secara singkat saja riwayat Jenderal Soedirman?
Jawaban:
Nilai nilai Pancasila
Penjelasan:
Maaf kalau salah
Jawaban:
1. *Pengertian Pancasila adalah suatu ideologi dan dasar negara Indonesia yang menjadi landasan dari segala keputusan bangsa dan mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia. Dengan kata lain, Pancasila adalah dasar dalam mengatur pemerintahan negara Indonesia yang mengutamakan semua komponen di seluruh wilayah Indonesia.
* Dalam pembukaan UUD 1945 telah disebutkan tujuan Pancasila, yaitu sebagai Dasar Negara Republik Indonesia. Dengan kata lain, Pancasila adalah landasan dalam mengatur jalannya pemerintahan di Indonesia.
Penjelasan:
2. *Belajar dengan baik untuk meraih prestasi.
*Menghormati guru dan sesama teman.
3. ••bersikap hormat terhadap semua kandidat.
••mengikuti dengan tertib dan bertanggung jawab.
4. •••Ikut menjaga keamanan lingkungan sekitar.
•••Menaati peraturan lalu lintas
5. -Menciptakan Pendidikan Anti Korupsi.
-Membangun Pendidikan Moral dari Kecil.
-Pembekalan Pendidikan Religi yang Intensif.
6. Tugas DPR :
Membahas usul rancangan undang-undang berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
Tugas MPR :
Mengubah dan menetapkan Undang Undang Dasar.
7. Tujuan NKRI :
Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Memajukan kesejahteraan umum. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
8. Nanggroe Aceh Darussalam Banda Aceh 1959 57.365
2. Sumatera Utara Medan 1956 72.981
3. Sumatera Barat Padang 1957 42.297
4. Riau Pekanbaru 1957 94.560
5. Kepulauan Riau Tanjung Pinang 2002 8.084
6. Jambi Jambi 1957 53.509
7. Bengkulu Bengkulu 1968 19.789
8.. Sumatera Selatan Palembang 1950 85.679
9 Kepulauan Bangka Belitung Pangkalpinang 2000 16.424
10. Lampung Banda Lampung 1964 35.376
11. Banten Serang 2000 9.019
12. Jawa Barat Bandung 1950 35.245
13. DKI Jakarta Jakarta 1961 740
14. Jawa Tengah Semarang 1950 33.987
15. DI Yogyakarta Yogyakarta 1950 3.133
16. Jawa Timur Surabaya 1950 47.921
17. Bali Denpasar 1958 5.561
18. Nusa Tenggara Barat Mataram 1958 19.950
19. Nusa Tenggara Timur Kupang 1958 47.676
20. Kalimantan Utara Tanjungselor 2012 71.177
21. Kalimantan Barat Pontianak 1956 115.114
22 Kalimantan Tengah Palangkaraya 1958 153.564
23. Kalimantan Selatan Banjarmasin 1956 36.805
24. Kalimantan Timur Samarinda 1958 194.849
25. Gorontalo Gorontalo 2000 11.968
26. Sulawesi Utara Manado 1960 13.931
27. Sulawesi Barat Mamuju 2004 16.787
28. Sulawesi Tengah Palu 1964 68.090
29. Sulawesi Selatan Makassar 1960 46.116
30. Sulawesi Tenggara Kendari 1964 36.757
31. Maluku Utara Sofifi 1999 42.960
32. Maluku Ambon 1958 49.350
33. Papua Barat Manokwari 1999 114.566
34. Papua
9. Semboyan Bhineka Tunggal Ika ini menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang terdiri dari beraneka ragam suku, budaya, ras, agama dan bahasa.
10.
26. Aktivitas 3.1Setelah kalian mencari informasi dengan membaca wacana materi di atas dansumber belajar lain tentang hakikat peraturan perundang-undangan, tulislah apayang sudah kalian ketahui ke dalam tabel berikut.Tabel 3.3 Makna Tata Urutan Peraturan Perundang-undanganNo.Aspek InformasiUraian1.Pengertian peraturanperundang-undangan22.Prinsip-prinsip dalamhierarki peraturanperundang-undangan.3.Tata urutan peraturanperundang-undangan diIndonesia4.5.
Jawaban:
1. peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan.
2. a. Dasar peraturan perundang-undangan selalu peraturan perundang-undangan.
b. Hanya peraturan perundang-undangan tertentu saja yang dapat dijadikan landasan yuridis.
c. Peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus, dicabut, atau diubah oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat atau lebih tinggi.
d. Peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama.
e. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.
f. Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum.
g. Setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki materi yang berbeda.
3. a. UUD
b. UU
c. Peraturan pemerintah
d. Keppres / keputusan presiden
e. peraturan daerah / perda
27. 1.jelaskan pengertian pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara2.menguraikan nilai yang terkandung dalam sila ke 13.menunjukkan penyimpangan terhadap UUD 1945 pada masa awal kemedekaan 4.jelaskan proses pembuatan perundang undangan nasional5.menampilkan contoh ketaatan terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku
Pancasila Sebagai Dasar Negara Indonesia
Ideologi Adalah Cita Cita Negara1. pancasila sebagai dasar negara adalah pancasila sebagai pandangan hidup bangsa atau pandangan dalam melakukan kegiatan sehari hari
2.selalu menjalankan agama sesuai dengan kepercayaan masing masing
-tidak memaksakan suatu agama pada orang lain
-menjalankan agama dan ibadah sesuai tuntutan agama masing masing
3. adanya partai partai komunis
4.
5. selalu menaatyi peraturan yabg berlaku
-tidak melanggar hukum
semoga ada yang benar
28. pengertian peraturan perundang-undangan jawab dengan uraian
peraturan perundang undangan menurut UU No. 12 Tahun2011 adalah peraturan tertulis yg memuat norma hukum yg mengikat secara umum dan di bentuk atau di tetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yg berwenang malalui prosedur yg ditetapkan dalam peraturan perundang undangan
29. Aspek informasi. UraianPengertian peraturanPerundang-undanganPrinsip-prinsip dalam Hierarki peraturan per Undang-undanganTata urutan peraturanPerundang-undanganJenis peraturan undangUndang di Indonesia Sesuai pasal 7 nomor 12Tahun 2011Asas-asas dalam Pembentukan setiapPeraturan undang-Undangmohon di jawab
Jawaban:

Berita · Pusat Data · Jurnal · Klinik · Kegiatan · Produk · Pro
Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Tri Jata Ayu Pramesti, SH
Ilmu Hukum
Si Pokrol
Rabu, 15 April 2020

Pertanyaan
Bagaimana hierarki peraturan peraturan-undangan di Indonesia? Siapa yang mengesahkan / menetapkan masing-masing peraturan-peraturan-undangan tersebut? Hal apa yang diatur oleh masing-masing peraturan peraturan-undangan?
Punya pertanyaan lain?
Silakan Login , atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan
;
Ulasan Lengkap
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran yang ketiga kali dari artikel dengan judul Hierarki Peraturan Perundang-undangan (2) yang dibuat oleh Ali Salmande, SH dan pertama kali dipublikasikan pada Selasa, 22 Maret 2011. Yang kemudian dimutakhirkan pertama kali oleh Tri Jata Ayu Pramesti, SH . dengan judul Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang dipublikasikan pada Jumat, 4 Mei 2018 dan kedua kali pada Rabu, 18 Maret 2020.
Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia
Hierarki atau tata urutan peraturan peraturan undangan di Indonesia. Pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU 12/2011”) peraturan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ("UU 15/2019”) yang berbunyi:
Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
Peraturan Pemerintah;
Peraturan Presiden;
Peraturan Daerah Provinsi; dan
Peraturan Daerah Kabupaten / Kota.
Peraturan undang-undang-undang-undang di atas sesuai dengan hierarki tersebut dan peraturan-undang-undang yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan-undang-undang yang lebih tinggi. [1]
Jenis peraturan perundang-undangan di samping yang dimaksud di atas termasuk peraturan yang ditetapkan oleh [2]
Majelis Permusyawaratan Rakyat (“MPR”);
Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”);
Dewan Perwakilan Daerah (“DPD”);
Mahkamah Agung;
Mahkamah Konstitusi (“MK”);
Badan Pemeriksa Keuangan;
Komisi Yudisial;
Bank Indonesia;
Menteri;
Badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang (“UU”) atau pemerintah atas perintah UU;
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“DPRD”) Provinsi dan DPRD kabupaten / kota;
Gubernur, bupati / walikota, kepala desa atau yang setingkat.
MAAF KALO JAWABANKU SALAH
30. Aktivitas 3.1 Setelah kalian mencari informasi dengan membaca wacana materi di atas dan sumber belajar lain tentang hakikat peraturan perundang-undangan, tulislah apa yang sudah kalian ketahui ke dalam tabel berikut. Tabel 3.3 Makna Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan No. Aspek Informasi Uraian Pengertian peraturan perundang-undangan. Prinsip-prinsip dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. tolong jawab yaa sama nomor 4 dan 5 lanjutannya gimanaaa
Jawaban:
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi dan kabupaten/kota dilaksanakan oleh kepala daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota) dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah. Penyelenggara pemerintahan daerah tersebut dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara. Berikut dijelaskan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang menjadi rangkaian artikel terkait pemerintahan.
31. Aspek informasi. Uraian Pengertian peraturan Perundang-undangan Prinsip-prinsip dalam Hierarki peraturan per Undang-undangan Tata urutan peraturan Perundang-undangan Jenis peraturan undang Undang di Indonesia Sesuai pasal 7 nomor 12 Tahun 2011 Asas-asas dalam Pembentukan setiap Peraturan undang- Undang
Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat berwenang dan mengikat secara umum. Peraturan perundang-undangan memuat aturan dan mekanisme hubungan antarwarga negara, antara warga negara dan negara, serta antara warga negara dengan pemerintah (pusat dan daerah), dan antarlembaga negara
32. Uraikan secara singkat pengertian dan peraturan perundang-undangan!
Peraturan TERTULIS yang memuat norma hukum, yang mengikat secara umum dibuat oleh lembaga atau pejabat negara yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Yang termasuk peraturan perundang – undangan menurut ketentuan UU 12/2011, Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi), dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
33. anAktivitas 3,1Setelah kalian mencari informasi dengan membaca wacana materi di was dansumber belajar lain tentang hakikat peraturan perundang-undangan, tulislah ayayang sudah kalian ketahui ke dalam tabel berikutTabel 3.3 Makna Tata Urutan Peraturan Perundang-undanganNo.Aspek InformasiUraian1.Pengertian peraturanperundang-undangan.2.Prinsip-prinsip dalamhierarki peraturanperundang-undangan.3.Tata urutan peraturanperundang-undangan diIndonesia.4.5.
Jawaban:
1 Peraturan perundangan-undangan nasional merupakan peraturan tertulis yang telah dibuat oleh lembaga yang berwenang. Di mana peraturan tersebut sebagai pedoman warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
2 Hanya Peraturan Perundang-undangan Tertentu yang Dapat Dijadikan Dasar Yuridis Prinsip-prinsip dalam hierarki peraturan
3 12 Tahun 2011, maka jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan sesuai urutan dari yang tertinggi adalah: Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ( UUD 1945) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat ( Tap MPR) Undang-undang (UU) atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ( Perppu)
34. 1. Urutkan peraturan perundang undangan nasional menurut UU No. 12 Tahun 2011 ! 2. Jelaskan perbedaan sistematika UUD RI Tahun 1945 sebelum diamandemen dan setelah diamandemen ! 3. Jelaskan pengertian pancasila sebagai pandangan hidup bangsa ! 4. Uraikan pengertian hukum menurut Immanuel Kant ! 5. Urutkan nilai nilai Pancasila dalam buku negarakertagama karangan Mpu Prapanca !
Jawaban:
3.) Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa adalah kristalisasi pengalaman-pengalaman hidup dalam perjalanan sejarah bangsa indonesia yang telah membentuk sikap, watak, perilaku, tata nilai, moral, etika yang melahirkan pandangan hidup.
4.) Immanuel kant: Hukum adalah segala keseluruhan syarat dimana seseorang memiliki kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain dan menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan
Penjelasan:
#maaf kalau salah
35. uraikan pengertian peraturan perundang undangan
Jawaban:
peraturan perundang undangan adalah suatu peraturan yang disebut perundang undangan dalam suatu kehidupan
36. uraikan pengertian peraturan perundang undangan dari beberapa tokoh
Jawaban:
Pengertian dalam UU No 5 Tahun 1986
Semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh badan perwakilan rakyat bersama pemerintah baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah, serta semua keputusan badan atau pejabat tata usaha negara, baik tingkat pusat maupun ditingkat daerah, yang juga bersifat mengikat secara umum
Pengertian dalam UU No 10 Tahun 2004
Peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan megikat secara umum
37. В.Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar!Bagaimanakah bunyi Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945?JawabTuliskan hal-hal yang harus diselesaikan dalam pengajuan RUU!Jawab3. Jelaskan pengertian peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun2011!Jawab:Sebutkan beberapa asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik!Jawab:5. Jelaskan hierarki peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 20041Jawab:6. Uraikan tugas Mahkamah Agung!Jawab:7 Tuliskan nama Presiden dan Wakil Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia dari yang pertamasampai sekarang!Jawab:8. Sebutkan lima lembaga pemerintahan nondepartemen!Jawab:9. Sebutkan tiga fungsi pokok BPKIJawab:10. Sebutkan hak-hak DPD!Jawab:
Jawaban:
Penjelasan:
6. mahkamah agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keberagaman dlm penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali menjaga agar semua hukum dan undang" diseluruh wilayah negara RI diterapkan secara adil, tepat dan benar
7. 1. Soekarno dan Mohammad Hatta
2. Soeharto dan Hamengkubuwono IX
Adam Malik
umar wirahadikusumah
soedharmono
tri sutisno
bachrudin jusuf habibie
3. bachruddin jusuf habibie
4. abdurrahmad wahid dan megawati
5. megawati dan hanzah haz
6. Susilo bambanh yudhoyono dan
muhammad jusuf kala
7. Jokowidodo dan muhammad jusuf kala
8. jokowidodo dan ma'aruf amin
maaf cuma bisa bantu itu
38. Setelah kalian mencari informasi dengan membaca wacana maten di atas dansumber belajar lain tentang hakikat peraturan perundang-undangan, tulislah apasudah kalian ketahui ke dalam tabel berikut.yangTabel 3.3 Makna Tata Urutan Peraturan Perundang-undanganAspek InformasiNo.Uraian1Pengertian peraturanperundang-undangan.2Prinsip-prinsip dalamhierarki peraturanperundang-undangan3.Tata urutan peraturanperundang-undangan diIndonesia45
Jawaban:
Dibawah ini :
Penjelasan:
1.Peraturan perundang-undangan menurut konteks negara Indonesia adalah peraturan yang tertulis yg ditetapkan oleh pemerintahan Presiden, MPR dan lembaga lainnya.
2.Peratutan perundang-undangan hanya bisa dihapus atau diubah dengan Undang-undang yg kedudukan nya sederajat atau bisa yang lebih tinggi.
3.Menurut Pasal 12 Tahun 2011 ada 7 pembentukan yaitu diantara nya :
-Undang-undang Dasar 1945
-Ketetapan MPR
-Undang-undang Pemerintah pengganti UU
-Peraturan Pemerintah
-Peraturan presiden
-Peraturan Daerah Provinsi
-Peraturan Kabupaten
JADIKAN JAWABAN TECERDAS YA.
KELAS : VIII
MAPEL : PPKN
KATA KUNCI : PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
39. Tabel 3.3 Makna Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan No. Aspek Informasi Uraian 1. Pengertian peraturan perundang-undangan. 2. Prinsip-prinsip dalam hierarki peraturan perundang-undangan. 3. Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. 4. 5. Tolong Bantu Cari Soal 4 dan 5
Soal 4 dan 5
4. Sistematika peraturan perundang-undangan?
5. Apa yang akan terjadi jika peraturan perundang-undangan tidak ada?
Penjelasan:peraturan perundang-undangan merupakan aspek dari dasar negara yang dibentuk oleh pemerintah atas dasar adanya aturan maupun adanya bentuk penyalahgunaan tertentu sehingga dibuatlah peraturan perundang-undangan
Jawaban:
Soal Nomor 4 & 5
4. Apa saja Manfaat peraturan perundang-undangan ?
5. Apa saja unsur unsur penting dalam peraturan perundang-undangan ?
Jawaban:
4. Manfaat peraturan Undang undang Memberikan kepastian hukum bagi warga negara, melindungi dan mengayomi hak-hak warga negara, memberikan rasa keadilan bagi warga negara, serta menciptakan ketertiban dan ketentraman.
5. Peraturan ukum harus bersifat tertulis, peraturan hukum harus mengikat secara umum, peraturan k hukum dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
Penjelasan:
Peraturan perundang-undangan merupakan sebuah peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga negara yang memiliki sifat mengikat secara umum. Peraturan perundang-undangan tersebut berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia.
[tex]{ \tt{ \color{green}{Answer}}}[/tex] [tex]{ \tt{ \color{green}{By:}}}[/tex] [tex]\colorbox{black}{\blue{ \boxed{ \tt{ \color{white}{°hamasfatih6°}}}}}[/tex]
40. uraian makna tata urutan perundang undangan1. Pengertian peraturan perundang-undangan. 2. Prinsip prinsip dalam hierarki peraturan perundang-undangan. 3. Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia.4. 5.
Jawaban:
4.Prinsip Pergeseran Peraturan Perundang Undangan
5.Peraturan Perundang Undangan Yang Derajat Nya Lebih Tinggi Mengesampingkan Peraturan Yang Lebih Rendah
Penjelasan:
Semoga membantu ☺️
